Monday, September 30, 2013

Panca Sila Transformasi Pendidikan Indonesia

(Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di website Bincang Edukasi 19 Agustus, 2013:
http://www.bincangedukasi.com/panca-sila-pendidikan.html) 

Sudah bermacam cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencoba meningkatkan mutu pendidikan nasional kita. Namun seringkali inisiatif-inisiatif yang ada hanya bersifat teknis dan melupakan roh yang menjadi landasan dari setiap bentuk inisiatif tersebut. Berangkat dari refleksi kondisi saat ini dan sejenak membayangkan tantangan mendatang dalam konteks ke-Indonesiaan, saya tergelitik menawarkan sebuah konsep yang saya namakan Panca Sila Transformasi Pendidikan Indonesia. Lima prinsip dasar yang saya ajukan di sini didasarkan pada perkembangan terkini ilmu pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran, serta kondisi kebangsaan Republik yang kita cintai yang diletakkan pada konteks abad ke-21. Kelima sila transformasi pendidikan ini merupakan penjabaran dari komitmen bangsa untuk memfasilitasi pendidikan berkualitas untuk setiap anak Indonesia tanpa kecuali.
Panca Sila Transformasi Pendidikan Indonesia:
1) Pendidikan  Indonesia adalah pendidikan yang memerdekakan.
2) Pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang menggairahkan rasa ingin tahu.

3) Pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang bermoral dan berkarakter.
4) Pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang menganyam tenun kebangsaan dan kemanusiaan.
5) Pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang berbudaya belajar dengan guru sebagai suri tauladannya.
Lebih jelasnya mari saya jabarkan kelima sila yang saya maksud.
Pertama, pendidikan harus memerdekakan. Ia tidak boleh menjadi penjara kreatifitas dan imajinasi siswa. Ia tak boleh mengerdilkan dan menindas peserta didiknya yang kejeniusannya tidak bisa dibuktikan lewat ujian tertulis semata. Bentuk tes standardisasi seperti ujian nasional tidak boleh dijadikan dewa dalam penentuan kualitas dan hasil belajar siswa. Perlu dicari bentuk asesmen komprehensif yang dapat mengakomodasi dan mengapresiasi berbagai macam bentuk kecerdasan, daya imajinasi dan kreatifitas. Inovasi untuk kemajuan bangsa takkan mungkin lahir dari pendidikan yang memenjarakan imajinasi dan kreatifitas.
Kedua, pendidikan tidak boleh membungkam rasa ingin tahu siswa yang tak tersentuh oleh buku teks dan soal ujian. Proses belajar mengajar seharusnya tidak berpusat pada guru, sekolah, kurikulum, orang tua, apalagi penguasa, tapi menginspirasi siswa untuk memberi jutaan pertanyaan tentang hal-hal yang nyata di sekitar mereka. Inspirasi yang menggerakkan mereka untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan jawaban dari sumber-sumber pembelajaran yang ada. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered learning). Pembelajaran pun akan menjadi hidup karena ia kontekstual dan relevan.
Ketiga, pendidikan memberi contoh konsisten implementasi tutur, tindak dan perilaku norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ia tidak boleh memodelkan cara berbuat curang, termasuk kolusi, korupsi, maupun manipulasi karena alasan apa pun. Guru dan segenap elemen di sekolah harus menjadi contoh dalam bertindak dan berperilaku yang baik. Ing ngarso sung tulodo. Demikian pesan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara. Keteladanan adalah kunci pembentukan karakter, tak perlu penambahan porsi mata pelajaran karakter atau pendidikan moral. Tanpa karakter dan moral, pendidikan tak punya fondasi, tak punya roh dan jiwa, sehingga ia hanya hampa tanpa makna yang sesungguhnya.
Keempat, pendidikan harus menjadi bagian pembangunan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Ia tidak boleh boleh menyemai bibit curiga, benci, dendam, dan permusuhan, baik karena hal suku, ras, kelas, harta, agama, antar golongan, dan antar bangsa. Idealnya dalam satu ruang kelas di Indonesia terlihat keanekaragaman agama, suku dan kelas sosial. Misalnya ada orang Jawa, Batak, Maluku, Cina, dan Minahasa. Ada orang Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Ada anak tukang becak, petani, direktur dan pengusaha. Disanalah terjadi pembelajaran multikulturalisme yang efektif, melalui interaksi bersama di bangku sekolah sejak dini. Tanpa interaksi dan komunikasi yang baik mustahil tercipta saling pengertian dan saling memiliki sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Mustahil terwujud jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan harus memerdekakan kita dari sekat-sekat parokial dan primordial.
Terakhir, yang paling penting dari semua, pendidikan harus menciptakan budaya belajar yang dicontohkan semua guru. Guru pembelajar menghasilkan pengajaran yang berkualitas. Guru pembelajar selalu mencari pengetahuan terkini dan terus mencari berbagai cara mengajar kreatif dan efektif. Guru pembelajar menginspirasi siswa dan masyarakat untuk gandrung belajar. Karena itu guru pembelajar akan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Dan pada akhirnya jika budaya belajar menjadi ciri khas setiap sekolah kita maka bangsa kita akan menjadi bangsa pembelajar. Dan jika kita menjadi bangsa pembelajar maka kita memiliki modal yang sangat kuat dalam memenangi persaingan global abad ke-21.
Demikian paparan saya tentang Panca Sila Transformasi Pendidikan Indonesia. Pada hakekatnya kelima prinsip ini, menurut saya, harus menjadi landasan perencanaan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi setiap kebijakan pendidikan kita, baik dalam skala besar maupun skala kecil, baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah hingga sekolah. Kelima prinsip ini hendaknya dapat menjadi roh pembelajaran dan pengajaran di setiap ruang kelas di bumi pertiwi. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memerdekakan, mencerdaskan, memberi inspirasi, memberdayakan, memotivasi, memberi semangat, dan memberi teladan yang baik. Pendidikan dimana belajar menjadi norma utamanya. Pendidikan yang menjadikan kita a learning countrya learning society, bangsa yang gemar belajar, yang menghargai pendidikan yang baik untuk kemajuan dan kesejahteraan semua anak negeri tanpa kecuali.

Friday, August 23, 2013

Kurikulum 2013: Tergesa-gesa Dan Penuh Tanda Tanya

Tulisan ini dimuat di website Bincang Edukasi 26 Februari 2013:
http://www.bincangedukasi.com/kurikulum-2013-tanda-tanya.html


Cukup dinamis memang perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam waktu 10 tahun terakhir saja sudah ada tiga kurikulum: kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013. Para pengambil kebijakan kita sepertinya percaya bahwa perubahan kurikulum akan berdampak signifikan terhadap perubahan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Jadi ketika sistem pendidikan dinilai tidak bekerja dengan baik, maka kurikulum nasional perlu diubah. Namun sudah bermacam kurikulum silih berganti, kenapa kualitas pendidikan nasional masih tak kunjung membaik? Sayangnya, tidak pernah dijelaskan bagaimana evaluasi kurikulum sebelumnya dilakukan dan apa hasilnya. Apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diubah, dan bagaimana kurikulum baru memfasilitasi perubahan yang diinginkan tersebut? Dan sekarang pun kita masih terjebak pada keyakinan keajaiban sebuah kurikulum. Mudah-mudahan kurikulum 2013 ini memang ada daya magisnya, namun jika keliru tak hanya triliunan rupiah yang melayang, namun kesempatan memanfaatkan bonus demografi pun hilang.
Saya termasuk pihak yang skeptis dengan kurikulum baru ini. Ada sejumlah alasan. Pertama, berbagai studi sudah membuktikan bahwa perubahan kurikulum tidak serta merta membawa perubahan pada kualitas belajar mengajar. Kurikulum bukanlah faktor penentu peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu studi terkini, berjudul The Learning Curve (2012), meneliti faktor-faktor keberhasilan sistem pendidikan di berbagai negara sama sekali tidak menyebutkan kurikulum sebagai faktor utama. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kualitas guru dan kualitas budaya pendidikan adalah dua elemen yang paling penting. Untuk menjaga kualitas guru negara-negara seperti Korea Selatan dan Finlandia memiliki sistem rekrutmen, pendidikan, dan kompensasi guru yang sangat baik sehingga profesi guru menjadi salah satu profesi idaman siswa-siswa unggul. Budaya pendidikan yang baik dibentuk dengan menekankan integritas dan profesionalitas seluruh praktisi dan birokrat sistem pendidikan dan dengan komitmen terhadap keadilan sosial. Akses pendidikan berkualitas dijamin untuk seluruh warga negara tanpa kecuali.
Alasan kedua, seperti sudah banyak disampaikan pengamat lain, saya pun mempertanyakan isi kurikulum 2013 itu sendiri. Misalnya pencampuradukkan kompetensi disiplin ilmu dan kompetensi karakter. Memang dalam setiap mata pelajaran nilai-nilai moral dan karakter dapat diterapkan, namun seharusnya tidak menjadi bagian dari kompetensi disiplin ilmu yang bersangkutan. Kompetensi disiplin ilmu dijelaskan sesuai dengan landasan filosofis dan tradisi keilmuan disiplin yang bersangkutan, tidak asal–asalan menambahkan kompetensi saja. Seharusnya kementerian pendidikan dan kebudayaan mempelajari dengan benar bagaimana pendidikan moral dan karakter dilakukan di negara-negara yang sudah berhasil melakukannya. Apa mereka melakukannya seperti yang dirancang di kurikulum 2013?
Asumsi bahwa penambahan porsi pendidikan moral dan karakter akan membawa perubahan pada perilaku moral dan karakter peserta didik juga sangat bermasalah. Jika benar demikian, kurikulum 1975, 1984, dan 1994 mungkin sudah sangat berhasil menjadikan Indonesia bangsa yang bebas korupsi karena banyak sekali mata pelajaran yang menekankan nilai-nilai moral dan karakter seperti Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan sejumlah Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di berbagai  level. Jika nilai rapor mata pelajaran Agama dan Pendidikan Moral Pancasila merah, maka siswa tidak boleh baik kelas. Logikanya, rentetan dan tuntutan banyak mata pelajaran dan pelatihan ini seharusnya sudah lebih dari cukup dalam membentuk moral dan karakter yang baik. Namun kenyataannya tidak demikian. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih belum hilang, malah sekarang makin menjadi di era reformasi. Kunci keberhasilan pendidikan moral dan karakter sebenarnya terletak keteladanan dari para pemimpin formal dan informal di masyarakat. Dan keteladanan moral dan karakter saat ini cukup langka bahkan di kalangan guru dan aparat kementrian pendidikan dan kebudayaan. Berbagai cerita kecurangan dalam ujian, termasuk ujian nasional, bisa jadi salah satu contoh keruntuhan nilai moral dan karakter dalam sistem pendidikan nasional. Yang jujur justru yang dikucilkan, disingkirkan dan diberi hukuman sosial. Jika ini masih terjadi percuma saja pendidikan karakter kita apapun bentuknya.
Kemudian ide peleburan IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia cukup mengkhawatirkan pula.  Argumen yang sering dikemukakan pemerintah menarik: anak-anak Indonesia terbebani oleh mata pelajaran yang terlalu banyak, jadi perlu pengurangan jumlah mata pelajaran. Saya pada dasarnya sepakat dengan perlunya pengurangan beban pelajaran anak-anak kita. Namun langkah ini tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Saat ini tidak jelas kenapa IPA dan IPS yang perlu dihapus dan dlebur ke pelajaran lain, serta bagaimana peleburan tersebut dilakukan dalam tataran praktik. Tidak jelas pula apa landasan keilmuan dan studi komparatif yang digunakan dalam menjelaskan model peleburan tersebut. Jika argumen pemerintah memang benar, bahwa  model pembelajaran tematik, integratif dan kontekstual (TIK) yang akan dilakukan dalam peleburan tersebut, maka sesungguhnya tidak ada yang berubah selain kenyataan bahwa IPA dan IPS dihapus dari daftar mata pelajaran. Model pembelajaran TIK seharusnya tidak menghapus kompetensi mata pelajaran yang diintegrasikan. Hitungan sederhananya, jika ada 10 mata pelajaran dan masing-masing memiliki 5 kompetensi (total 50 kompetensi), maka sekarang mata pelajaran dikurangi menjadi 5 mata pelajaran, dan masing-masing memiliki 10 kompetensi (total 50 kompetensi). Jika demikian, apa yang berubah? Yang ada hanya guru menjadi bingung karena peleburan membutuhkan keterampilan mengajar yang lebih kompleks, dan jika guru bingung, siswa pun ikut bingung.
Alasan ketiga, argumen bahwa kurikulum 2013 meringankan beban guru karena guru tidak perlu membuat silabus sungguh mencengangkan. Sebuah langkah mundur dalam reformasi pendidikan yang bertentangan dengan reformasi peningkatan kualitas guru yang sedang dilakukan. Guru harusnya terus diberdayakan dan dilatih untuk mampu berpikir, berinovasi dan berkreatifitas dalam mengajar. Argumen guru menjadi lebih baik dengan menggunakan silabus yang siap pakai menunjukkan asumsi bahwa guru tidak mampu dan tidak dipercaya sebagai seorang profesional. Paradigma berpikir seperti ini mirip dengan praktik jaman orde baru: guru adalah hamba birokrasi dan hanya menjalankan instruksi saja. Jika memang masih banyak terjadi guru tidak dapat menyusun silabus, yang perlu dilakukan justru meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan guru. Sebenarnya kita juga perlu mengevaluasi bagaimana keberhasilan metode pelatihan dan pendidikan guru yang telah terjadi karena sudah banyak inisiatif yang dilakukan sejak UU No.14 tahun 2005 (UU Guru dan Dosen) dilahirkan. Saat ini tidak jelas apa dampak yang dihasilkan pelatihan dan pendidikan guru terhadap kualitas pengajaran dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sepertinya secara umum cara mengajar guru-guru kita  tidak banyak perubahan dan peningkatan. Jika metode pelatihan dan pendidikan guru yang sama yang digunakan dalam menyiapkan guru dalam menjalankan kurikulum 2013, hasilnya akan kembali mengecewakan.
Alasan keempat, sekolah yang berakreditasi bagus akan didahulukan karena mereka lebih siap. Sebuah langkah yang sebenarnya logis. Sayangnya, langkah ini akan semakin memurukkan sekolah-sekolah yang sudah tertinggal. Jika benar kurikulum 2013 ini bagus, maka sekolah yang sudah maju akan semakin maju karena mereka didahulukan dalam menerapkan kurikulum ini, dan sekolah yang tertinggal akan semakin tertinggal karena mereka tidak menjadi prioritas. Hal ini mirip dengan logika pemilihan sekolah-sekolah RSBI dimana sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah unggul terpilih menjadi sekolah RSBI. Sekolah-sekolah ini kemudian mendapat dana RSBI dan boleh menggalang dana tambahan dari orang tua disamping dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sementara sekolah-sekolah non RSBI hanya boleh mengandalkan dana BOS, tak boleh ada pungutan. Praktik seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
Terakhir, berbagai hal-hal mengindikasikan ketergesa-gesaan pemerintah dalam menerapkan kurikulum 2013 ini. Mulai dari tidak adanya dokumen final resmi kurikulum pada saat sosialisasi mulai dilakukan, anggaran kurikulum yang berubah-ubah, asumsi satuan buku dari 42 ribu per buku kemudian menjadi 8 ribu per buku sesudah mendapat kritik, hingga pelatihan guru masal dalam waktu singkat hanya beberapa bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Ketergesa-gesaan ini mengisyaratkan ketidakmatangan perencanaan dan penerapan kurikulum 2013.
Para pengambil kebijakan pendidikan Indonesia berargumen bahwa kurikulum 2013 perlu segera dilaksanakan untuk menggapai masa depan bangsa yang gilang gemilang. Wakil Presiden Boediono dan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menggunakan argumen bahwa di tahun 2010-2035 Indonesia memiliki penduduk usia produktif yang sangat besar dan jika dimodali sikap, keterampilan dan pengetahuan yang baik, maka bonus penduduk ini akan mampu menggerakkan ekonomi nasional dan membawa kesejahteraan bangsa. Tentunya tidak ada yang akan membantah bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Namun pendidikan seperti apa? Apakah pendidikan seperti diasumsikan oleh kurikulum 2013?
Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang tergesa-gesa dan penuh tanda tanya.  Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan nasional kita seharusnya paham dari berbagai studi dan pengalaman kita sendiri bahwa perubahan kurikulum sebenarnya bukan hal yang terpenting. Banyak elemen lain yang perlu diperbaiki seperti peningkatan kualitas rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan guru, perbaikan sarana dan prasarana sekolah terutama sekolah non unggulan yang termaginalkan oleh proyek RSBI, serta pembentukan budaya profesional yang penuh integritas di seluruh jajaran birokrasi dan praktisi pendidikan nasional. Kurikulum 2013 justru makin memundurkan upaya peningkatan profesionalitas guru serta hanya akan memperlebar kesenjangan sekolah unggulan dan marginal. Lalu ketidakjelasan landasan filosofis dan keilmuan berbagai elemen isi, dan strategi implementasi kurikulum 2013 juga patut menjadi kekhawatiran kita karena fondasi yang tidak kuat hanya akan menciptakan keruntuhan dan semuanya pun berantakan. Karena itu, tidak jelas sebenarnya bagaimana kurikulum 2013 dapat menciptakan proses pendidikan yang berkualitas dan mencetak generasi emas seperti yang didengung-dengungkan. Yang ada hanya potensi kebingungan kompleks berbagai pihak dan potensi kemunduran proses reformasi pendidikan nasional.  Ujung-ujungnya duit terbuang, kesempatan hilang, dan kualitas pendidikan nasional makin terpuruk. Dan ketika proses pengambilan dan penerapan kebijakan kurikulum ini dilakukan secara tiba-tiba dan tergesa-gesa yang ada hanya tanda tanya. Kenapa tiba-tiba dan tergesa-gesa? Dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan kurikulum 2013 ini? Guru, siswa, orang tua, penguasa, pendidikan Indonesia, masa depan bangsa, atau hanya pihak-pihak yang mendapat kucuran dana dari proyek kurikulum ini?  Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya seperti halnya proyek RSBI.

Beberapa Tips dari Guru Finlandia

Tulisan ini dimuat di website Bincang Edukasi 12 Agustus 2013:
http://www.bincangedukasi.com/tips-guru-finlandia.html

Bulan Juni yang lalu saya menghadiri Education Forum di FinnFest USA 2013 di Hancock, Michigan. Pembicara utama Dr. Pasi Sahlberg, ahli pendidikan terkemua saat ini, penulis buku Finnish Lessons: What We Can Learn From Educational Change in Finland? Pembicara-pembicara lainnya beragam mulai dari profesor-profesor pendidikan Finlandia dan AS, serta guru-guru Finlandia. Dalam tulisan ini saya hendak berbagi cerita guru-guru Finlandia tentang pengajaran yang mereka lakukan.
Kita semua tentu sudah pernah mendengar sedikit banyak informasi tentang kemajuan pendidikan di FInlandia. Berbanding terbalik dengan kebanyakan negara dengan performa hebat lainnya seperti Korea Selatan, Cina, atau Singapura, siswa-siswa Finlandia tidak stres akut dengan beban ujian sekolah, dan secara umum menghabiskan waktu belajar yang lebih sedikit. Siswa-siswa Finlandia juga tidak disibukkan dengan les ini dan itu, apalagi bimbel. Proses belajar mengajar terkesan lebih bersahabat baik bagi siswa, guru, sekolah dan orang tua. Kenapa ya? Kenapa di Finlandia terjadi paradoks, yang diistilahkan oleh Dr. Pasi Sahlberg dengan istilah “teach less, learn more.” Banyak perspektif yang bisa kita gunakan dalam menjawab pertanyaan ini. Kali ini saya ingin melihat secercah jawabannya dari informasi yang diberikan oleh para guru Finlandia dalam Education Forum tersebut.
Pertama, penekanan pada pentingnya waktu bermain bagi anak di sekolah. Mungkin terdengar aneh bagi kita, tapi para guru Finlandia percaya bahwa bermain dapat membantu meningkatkan performa akademik siswa. Rumus yang mereka gunakan: dalam 1 jam harus dialokasikan 15 menit waktu bermain untuk anak. Bermain yang mereka maksud adalah bermain bebas di luar kelas, dimana anak menentukan apa dan bagaimana permainan yang mereka lakukan. Seringkali anak-anak justru menciptakan permainan baru sesuai dengan imajinasi yang ada di kepala mereka. Karena itu kegiatan bermain bebas ini merangsang kreatifitas, keterampilan sosial, kolaborasi dan kepemimpinan disamping anak-anak juga bergerak secara fisik. Ini dipercayai mampu merangsang otak untuk tumbuh dan berkembang dengan seimbang sehingga membantu performa akademik. Sekitar 20% waktu anak di sekolah dialokasikan untuk bermain bebas. Prinsipnya: “The children can’t learn if they don’t play. The children must play.” Dan waktu bermain ini tentunya di luar alokasi waktu mata pelajaran olahraga.
Kedua, penekanan pada pentingnya kreatifitas. Menurut guru Finlandia mata pelajaran terpopuler di kalangan siswa Finlandia adalah art and craft terutama kerajinan kayu (woodwork). Di sebuah presentasi salah seorang guru Finlandia memaparkan jumlah jam per mata pelajaran di sekolah dasar. Ternyata total waktu untuk Art and Craft sebesar 180 menit per minggu, lebih banyak dari matematika yang memakan waktu 135 menit perminggu (Sebagai catatan pembelajaran bahasa yang paling besar alokasi waktunya, hingga 315 menit per minggu). Kenapa demikian? Karena kreatifitas dianggap sangat penting, maka mata pelajaran art and craft diposisikan pada urutan atas pula.
Ketiga, cukup lazim di sekolah-sekolah Finlandia bahwa guru mengajar kelompok siswa yang sama selama beberapa tahun, bahkan ada yang bisa selama keseluruhan 6 tahun di sekolah dasar. Dengan cara ini guru bisa lebih mengenal siswanya dan menyesuaikan cara penyampaian pelajaran. Guru juga dapat memantau perkembangan akademik, sosial dan emosionalnya dengan lebih baik.
Secara umum ide-ide dan praktik-praktik pengajaran di sekolah-sekolah Finlandia ini tidaklah asing lagi dalam ilmu pendidikan mutakhir. Dan memang demikian adanya. Para guru Finladia ini mengatakan bahwa mereka senantiasa terus belajar dari perkembangan-perkembangan riset ilmu pendidikan. Mereka pun mengadaptasi hasil-hasil riset tersebut sesuai konteks yang mereka miliki, dan terus menganalisis sejauh mana ide-ide tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Sepertinya mereka percaya bahwa jika pembelajaran dilakukan dengan cara-cara terbaik sesuai ilmu pengetahuan yang ada, dan jika hal ini dilaksanakan dengan konsisten, maka hasil pembelajaran, diuji dengan cara apapun, akan ikut baik. Rupanya ini salah satu rahasia di balik ”teach less, and learn more” ala Finlandia tersebut.

Rahasia Reformasi Pendidikan Finlandia

Tulisan ini dimuat di situs Kompasiana 23 Juli 2013
http://edukasi.kompasiana.com/2013/07/23/rahasia-reformasi-pendidikan-finlandia-579043.html

Kesempatan bertemu langsung Pasi Sahlberg, ahli pendidikan asal Finlandia dan penulis buku Finnish Lessons, menjadi daya tarik utama bagi saya untuk menghadiriEducation Forum di FinnFest USA 2013 di Hancock Michigan bulan Juni lalu. Finlandia dikenal sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang sangat baik dan secara konsisten unggul di berbagai tes internasional. Kesuksesan pendidikan Finlandia cukup unik karena ia bertolak belakang dengan cerita dari negara-negara lain yang juga dikenal sukses seperti Korea Selatan, Cina dan Singapura. Di Finlandia tidak ada tes standarisasi, siswa-siswa tidak stres dalam belajar, guru-guru mengajar dengan metode-metode mutakhir dan progresif, jumlah hari bersekolah yang relatif lebih sedikit, usia masuk sekolah yang konvensional (mulai 7 tahun), dan layanan pendidikan berkualitas terjamin secara gratis untuk semua anak tanpa pandang bulu.  Tak salah jika Finlandia menjadi langganan contoh sukses dalam berbagai wacana reformasi pendidikan dimana saja saat ini.

Finlandia anti GERM

Menurut Pasi Sahlberg keberhasilan Finlandia memang bertolak belakang dengan arah Global Education Reform Movement (GERM), yang menekankan pada kompetisi, standarisasi, akuntabilitas berdasar nilai tes, dan kebebasan memilih sekolah pemerintah atau swasta. Ide-ide ini umumnya diambil dari perspektif ekonomi dan bisnis yang berorientasi pada mekanisme pasar. Pasi berargumen bahwa walaupun ide-ide GERM secara teori baik, namun pada kenyataannya mereka menimbulkan infeksi pada sistem pendidikan seperti yang terjadi di banyak negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, Swedia, dll. Prestasi negara-negara ini semakin terpuruk akibat menggunakan ide-ide GERM tersebut.

Sebagai alternatif Pasi menawarkan The Finnish Way, yang berpijak pada ide-ide kolaborasi, kreatifitas, akuntabilitas berdasarkan kepercayaan, dan keadilan. Sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat harus saling berkolaborasi dalam menjamin sistem pendidikan bermutu untuk semua anak. Kompetisi selalu mensyaratkan ada yang menang dan yang kalah, ada yang untung ada yang buntung. Hal ini justru melemahkan semangat kolaborasi yang seharusnya lebih diutamakan. Dengan jiwa kolegialitas yang tinggi, para guru dan sekolah di Finlandia saling bahu membahu membantu satu sama lain untuk kemajuan pendidikan mereka. Prinsipnya pihak yang mengalami kesulitan bukannya dihukum, tapi dibantu agar bisa sukses bersama-sama.

Penekanan pada standarisasi tidak terjadi di sistem pendidikan Finlandia karena standarisasi berlawanan dengan kreatifitas. Mereka percaya bahwa semakin standarisasi ditekankan, semakin sempit ruang untuk kreatifitas. Tak heran mata pelajaran favorit di Finlandia adalah kerajinan tangan, terutama kerajinan kayu (woodwork). Selain itu guru-guru di Finlandia sangat menekankan pentingnya waktu bermain bagi anak. Prinsipnya dalam 1 jam, 45 menit dialokasikan untuk belajar, dan 15 menit untuk bermain bebas sesuai kehendak anak. Guru-guru Finlandia berpendapat bahwa bermain membantu perkembangan kognitif, afektif dan sosial, dan membantu performa akademik. Karena itu waktu istirahat sangat banyak di sekolah-sekolah Finlandia bahkan hingga sekolah menengah atas.

Sistem akuntabilitas pendidikan Finlandia berbeda dengan strategi yang sering kita dengar yang berdasarkan nilai tes siswa.  Strategi berdasar nilai tes ini sering digunakan untuk menentukan sekolah dan guru yang bagus dan tidak bagus. Bahkan bisa tentukan kenaikan gaji, promosi, atau pemecatan guru. Sayangnya strategi akuntabilitas seperti ini mengakibatkan turunnya kualitas proses belajar mengajar. Ketika tes jadi panglima, para guru dan sekolah pun berlomba-lomba mempersiapkan siswa untuk lulus tes, bukannya berlomba-lomba menggali rasa ingin tahu siswa, mengasah imajinasi, kreatifitas dan inovasi. Di Finlandia akuntabilitas pendidikan didasarkan pada kepercayaan terhadap guru dan sekolah sebagai profesional yang memiliki wewenang penuh dan integritas yang tinggi. Hal ini dimungkinkan karena profesi guru di Finlandia sangat populer bukan karena gajinya sangat tinggi melainkan karena status sosial yang sangat terhormat di masyarakat. Seleksi untuk jadi guru sangat kompetitif. Siswa-siswa terbaiklah yang selalu melamar ke program pendidikan guru, dan yang diterima hanya 10%. Program pendidikan guru sendiri berkualitas tinggi hingga jenjang S2. Sesudah mulai mengajar mereka terus mendapat pendidikan lanjutan baik secara formal dan informal. Tak jarang yang melanjutkan ke jenjang S3.

Pendidikan di Finlandia murni sebagai public good, yang berarti bahwa investasi berasal dari publik melalui pajak, dan manfaat hasil pendidikan dinikmati oleh publik juga. Pendidikan di Finlandia gratis dari sekolah dasar hingga program doktoral. Hanya 4% dari keseluruhan institusi pendidikan di Finlandia yang tidak didanai oleh pemerintah melalui dana pajak. Walaupun gratis, pemerintah Finlandia berkomitmen untuk menjamin kualitas tinggi pada semua sekolah tanpa kecuali. Ini berlaku bagi siswa dari keluarga miskin atau kaya, di desa maupun di kota, di daerah yang jarang penduduknya maupun yang rapat penduduknya. Semua dijamin akses layanan pendidikan berkualitas. Komitmen ini dijaga dengan baik walaupun sudah lebih dari 20 menteri pendidikan berganti sejak reformasi pendidikan Finlandia diluncurkan di tahun 1970.

Rahasia keberhasilan Finlandia

Empat dekade yang lalu pendidikan Finlandia masih tertinggal. Kenapa sekarang mereka bisa hebat? Apa resepnya? Dari diskusi di Education Forum tersebut, saya menangkap empat poin utama. Pertama, di awal reformasi pendidikan digulirkan, Finlandia mencanangkan sebuah visi yang jelas untuk bangsa mereka: menjadiknowledge-based society. Visi ini mensyaratkan semua warganegara terdidik dengan baik sehingga bisa menjadi aset bagi pembangunan negara. Visi yang jelas memberi arah yang jelas bagi segenap bangsa Finlandia termasuk bagi bidang pendidikan.

Kedua, adanya kesepakatan politik tentang visi, prinsip, dan rancangan sistem pendidikan. Butuh proses yang cukup panjang dan melelahkan (dua dekade) hingga semua komponen politik di Finlandia setuju bahwa semua anak harus mendapat layanan pendidikan dasar secara gratis dan berkuliatas tanpa kecuali. Proses politik ini tidak hanya berhenti saat perencanaan, tapi juga saat implementasi. Walau pemerintahan dan menteri pendidikan silih berganti, visi, prinsip dan rancangan sistem pendidikan Finlandia tak berubah. Semua terlaksana baik sesuai rencana awal. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kematangan karakter dalam memegang teguh kesepakatan bersama.

Ketiga, bangsa Finlandia meninggikan ilmu, penelitian, dan profesionalitas. Ide-ide untuk kemajuan pendidikan diperoleh dari berbagai riset dan praktik-praktik yang sukses dari dalam negeri, serta dari manca negara yang disesuaikan dengan konteks lokal. Riset-riset ini tidak hanya dilakukan oleh para profesor di universitas, tapi juga oleh para guru. Semua guru di Finlandia minimal lulus program S2 melalui pengerjaan tesis. Artinya kualitas mereka sebagai peneliti pun sangat baik. Ini membantu pengembangan pengetahuan dan praktik pendidikan di Finlandia.

Terakhir, masyarakat Finlandia bersikap realistis dan percaya pada proses. Mereka paham bahwa hasil baik tak terjadi secara seketika, tapi secara bertahap. Di awal reformasi pendidikan, Finlandia memfokuskan diri pada pembenahan struktur dan pematangan sejumlah konsep dasar tentang pengatahuan, pembelajaran dan pengajaran. Hal ini dilakukan oleh seluruh komponen pendidikan, profesor pendidikan, guru, sekolah, pemerintah dan masyarakat. Setelah itu mereka mulai memfokuskan diri pada kurikulum, desentralisasi dan kolaborasi antar sekolah dan dengan masyarakat. Saat ini Finlandia terus memperkuat mutunya dengan fokus peningkatan efisiensi sistem pendidikan mereka.

Pelajaran untuk Indonesia

Finlandia negara kecil, penduduknya hanya 5.5 juta dan relatif homogen. Bisakah diterapkan di Indonesia? Menurut saya bisa! Dengan perpektif desentralisasi, kisah Finlandia sangat mungkin kita terapkan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu, wacana desentralisasi pendidikan yang sudah digagas dalam UU Sisdiknas 2003 harus didalami lebih serius, dan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus dihidupkan kembali. Banyak kota-kota, kabupaten-kabupaten di Indonesia yang bisa mengambil inspirasi pembenahan sistem pendidikan mereka dari kisah sukses Finlandia ini.

Para pengambil kebijakan pendidikan kita pun harus berpikir ulang tentang penggunaan ide-ide reformasi pendidikan yang didasarkan pada perspektif ekonomi yang berorientasi pada mekanisme pasar. Kebijakan-kebijakan yang menekankan kompetisi, standarisasi, ujian nasional, dan privatisasi pendidikan harus ditinjau kembali. Finlandia justru mengambil langkah yang sama sekali berbeda. Mereka berhasil dengan proses pendidikan yang mencerdaskan, bukan yang mengintimidasi, bukan pula yang mengandalkan hukuman.

Jika hendak berhasil kita pun harus paham bahwa hasil baik tak datang dengan seketika. Butuh fondasi yang benar dan kuat, dan butuh kesabaran dalam menjalani proses. Investasi pada guru, ilmu pengetahuan, dan penelitian. Guru harus ditinggikan kualitas dan derajat sosial dan ekonominya, sehingga siswa terbaik memilih profesi guru. Ide-ide kemajuan pendidikan harus didasarkan pada landasan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab yang didapat dari penelitian berkesinambungan.

Terakhir, kita perlu kesepakatan politik. Bagaimanapun juga, pendidikan sarat dengan nuansa politik, terutama dalam menentukan tujuan, prinsip, dan rancangan sistem pendidikan. Dalam proses politik ini, kita butuh kematangan dan kekuatan karakter untuk dapat berkompromi dan berkomitmen untuk kemajuan bersama. Sebagai bangsa kita harus punya visi yang jelas sehingga arah dan tujuan pendidikan dapat diselaraskan. Selama kita masih terkotak-kotak karena partai, suku, agama, ras, dsb., perjalanan kita untuk keberhasilan dan kemakmuran sebenarnya masih sangat panjang, termasuk di bidang pendidikan.

Sunday, March 17, 2013

Pengalaman Bersekolah Saja Tidak Bisa Dijadikan Landasan Pemahaman Tentang Permasalahan Pendidikan!

Salah satu masalah yg paling mendasar di bidang pendidikan adalah orang yg tidak memiliki latar belakang keilmuan dan keahlian di bidang pendidikan sering merasa tahu dan mengerti (terkadang merasa yang paling tahu dan paling mengerti) tentang urusan pendidikan. Hal ini jarang terjadi di profesi lain seperti dokter atau pengacara/ahli hukum. 

Banyak pihak merasa mengerti dan memahami bagaimana pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran harus dilakukan karena mereka pernah bersekolah. Mereka mendasarkan pemahamannya pada pengalaman bersekolah dan bukannya pada konstruksi pengetahuan tentang ilmu pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Menurut saya ini sangat problematik. Akibatnya, banyak dan sering sekali kebijakan pendidikan (dan ini terjadi tak hanya di Indonesia) diambil tanpa dasar pemahaman pengetahuan yang bertanggungjawab. 


Karena itu, kita perlu untuk menggerakkan dan membudayakan analisis-analisis masalah-masalah pendidikan, pengajaran dan pembelajaran dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah keilmuan secara berkelanjutan. Memang takkan menjawab semua permasalahan dengan segera dan selesai semua, tapi para cendekia pendidikan Indonesia harus berkomitmen meletakkan fondasi dan mensosialisasikan gerakan dan budaya tersebut. Dengan fondasi yg kuat, gerakan dan arah transformasi pendidikan nasional akan jauh lebih baik dan lebih berhasil untuk seluruh anak bangsa.

Thursday, February 28, 2013

Kurikulum, Perekonomian, dan Bonus Demografi


Kurikulum, Perekonomian, dan Bonus Demografi
Oleh: Iwan Syahril

Di tahun 2005 saya mengikuti sebuah pelatihan guru yang diselenggarakan oleh East-West Center di Honolulu. Salah satu agendanya mengunjungi sebuah kawasan sekolah unggulan di kota Woodstock, di negara bagian Vermont selama satu minggu. Saya menginap di rumah salah satu guru senior di Woodstock Union Middle and High School. Namanya Dr. Hassey Halley. Banyak sekali kegiatan yang saya lakukan termasuk observasi kelas, wawancara kepala sekolah, guru dan siswa, dan sejumlah presentasi di beberapa kelas. Menjelang hari-hari terakhir, saya merasa perlu meminta salinan dokumen kurikulum untuk menjadi rujukan ketika saya kembali ke Indonesia.

Saya bertanya kepada Hassey, “Could I have the copies of the K-12 school curriculum?” Tapi sungguh di luar dugaan. Hassey terlihat bingung dengan pertanyaan saya, namun ia berjanji akan membantu. Sepertinya Hassey berkeliling menanyakan dokumen kurikulum ke beberapa guru koordinator. Saya pun heran, kenapa kurikulum itu terkesan berceceran di masing-masing guru koordinator bidang studi, dan bukannya tersimpan di kantor pusat adminstrasi sekolah tersebut. Akhirnya di hari terakhir Hassey menyerahkan sejumlah lembaran kertas dan berkata pada saya, “I am very sorry Iwan. I only managed to gather these copies.” Ternyata Hassey tidak sempat menemui semua guru koordinator yang ada. Saat itu saya benar-benar heran, kenapa sekolah unggulan yang direkomendasikan oleh tempat pelatihan yang saya ikuti terkesan tidak rapi dalam menyimpan kurikulumnya? Aneh sekali rasanya.

Belakangan setelah mempelajari dan berdiskusi di berbagai kelas pasca sarjana yang saya ambil di AS, saya baru paham bagaimana kurikulum dimaknai dan dijalankan di sekolah-sekolah di sini. Pertama, kita perlu paham bahwa sistem pendidikan di Amerika Serikat sangat terdesentralisasi. Kewenangan utama dalam sistem pendidikan di AS ada di tingkat kota (district) bukan pemerintah negara bagian atau pemerintah federal (pusat). Masing-masing kota memiliki sejumlah sekolah dari tingkat sekolah dasar (taman kanak-kanak terintegrasi langsung di sini), sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tak jarang ada lebih dari satu sekolah untuk masing-masing tingkatan. Sumber pendanaan utama sekolah pada umumnya berasal dari pajak lokal, bukan pajak negara bagian dan bukan pula pajak federal.

Pemerintah kota (district) memilih superintendant (semacam kepala dinas pendidikan, atau ketua pengawas) yang dipandang sebagai seorang ahli pendidikan, seorang profesional, dan diberi otoritas penuh dalam menentukan kebijakan pendidikan kota. Superintendant merekrut kepala-kepala sekolah dan guru-guru. Ia juga merancang kurikulum bersama stafnya, guru-guru, dan masyarakat (biasanya diwakilkan kepada Komite Sekolah). Kurikulum ini biasanya dipresentasikan di depan rapat terbuka Komite Sekolah.  Karena itu kurikulum merupakan hasil proses internal masing-masing kota (district). Jumlah public school districts di Amerika Serikat ada lebih kurang 99,000, yang berarti ada 99,000 macam kurikulum di Amerika Serikat. Itu baru hitungan untuk sekolah pemerintah, belum masuk hitungan sekolah swasta yang berjumlah sekitar 33,000. Pemerintah federal tidak pernah mengintervensi kurikulum sekolah. Bahkan Departemen Pendidikan di tingkat federal saja baru terbentuk pada masa Presiden Jimmy Carter di tahun 1977-1980. Sebelum itu tidak ada Departemen Pendidikan di AS. Saking dianggap tidak relevan, departemen itu hampir dibubarkan di masa Presiden Ronald Reagen di tahun 1980an.

Sekarang saya jadi jauh lebih mengerti apa yang terjadi ketika saya mengunjungi sekolah unggulan di Vermont tahun 2005 tersebut. Di kota Woodstock tersebut, guru-gurunya sudah terbiasa menyusun, mengembangkan, menerapkan, dan menyesuaikan kurikulum pengajaran dan pembelajaran. Mereka diberi kebebasan, keleluasaan, dan kepercayaan untuk melakukan itu. Kurikulum tidak pernah menjadi dokumen yang bersifat sangat “resmi” apalagi sakral yang tersimpan rapi dan dilaksanakan dengan setia hingga titik koma. Implementasi kurikulum berlangsung sangat dinamis sehingga sewaktu-waktu jika diperlukan guru-guru dapat menyesuaikan kurikulum yang ada berdasarkan perkembangan di bidang pendidikan, pengajaran dan pembelajaran serta perubahan visi dan misi sekolah. Kurikulum justru menjadi hidup, tumbuh berkembang ketika ia diinterpretasikan dan diimplementasikan. Pada tingkat lokal sekalipun tidak ada keseragaman yang saklek karena situasi dan kondisi yang dihadapi setiap guru berbeda-beda. Karena itu ketika saya meminta salinan kurikulum semua sekolah di sana, teman saya Hassey pun menjadi bingung. Mungkin dia membayangkan betapa sulitnya mengumpulkan beragam dokumen dari semua guru yang ada dalam waktu beberapa hari.

Memang sejak akhir 1980an, para politisi dan praktisi pendidikan AS mulai menggulirkan ide untuk membuat standar inti (Common Core Standards) untuk setiap mata pelajaran yang dapat jadi rujukan semua guru yang bersangkutan. Perjalanan ide ini sempat naik turun. Saat ini sudah 47 negara bagian yang setuju untuk mengikuti standar yang masih terbatas untuk mata pelajaran bahasa dan matematika saja. Masing-masing negara bagian memiliki kebebasan dalam menginterpretasikan standar dan menentukan cara-cara yang pas dalam mengimplementasi standar tersebut. Namun gerakan standarisasi ini masih mendapat tantangan berat dari banyak sekolah dan organisasi guru yang ada. Proses negosiasi berbagai elemen pengambil kebijakan masih terus berlangsung secara aktif. Belum jelas apa yang akan terjadi, namun yang pasti kewenangan utama dalam sistem pendidikan di AS hingga saat ini masih ada di pemerintah kota (district).

Harus diakui prestasi Amerika Serikat pada tes-tes internasional seperti TIMMS dan PISA tidaklah superior. Tapi memang sejak dahulu kala Amerika Serikat “tidak pernah” unggul dalam tes-tes internasional. Bahkan di tes internasional pertama untuk bidang matematika dan sains di tahun 1960an, AS menduduki posisi buncit, peringkat 12 dari 12 negara. Anehnya prestasi buruk di tes-tes internasional tersebut tidak pernah mengganggu performa negara adidaya ini untuk menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia hingga saat ini. Sepertinya sistem pendidikan AS tetap produktif melahirkan sumber daya unggul yang mampu menggerakkan mesin ekonomi mereka dan memenangkan persaingan global.

Menurut profesor Yong Zhao, ahli pendidikan global keturunan Cina di University of Oregon, ada sebuah kesamaan nilai di sistem pendidikan AS. Dalam bukunya Catching Up or Leading the Way, Professor Zhao menjelaskan bahwa secara historis sistem pendidikan di AS secara umum menekankan pada pentingnya penghargaan terhadap minat dan bakat individu, passion, rasa ingin tahu dan percaya diri, serta keberanian mengambil resiko. Inilah yang mendorong kemudian menciptakan lahirnya daya kreatifitas, inovasi dan kemampuan kewirausahaan (enterpreneurship) – modal utama dalam memenangkan persaingan global. Profesor Zhao justru mengkritik kebijakan standarisasi kurikulum dan tes-tes standarisasi yang makin gencar dilaksanakan akhir-akhir ini di AS. Menurutnya ini hanya menciptakan generasi yang hebat dalam menjawab soal-soal ujian, bukan generasi dengan nilai-nilai unggul yang menjadi kekuatan AS selama ini. Ia khawatir lambat laun rentetan kebijakan yang salah ini akan membawa kemunduran bagi perekonomian AS di masa depan.

Wapres Boediono dan Mendikbud M. Nuh bersikukuh pentingnya kurikulum 2013 dalam memanfaatkan bonus demografi sehingga tercipta generasi emas di Indonesia yang akan membawa kesuksesan perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Kurikulum 2013 begitu dahsyatnya sehingga kita tidak bisa menunda-nunda waktu pelaksanaannya. Jika mengikuti logika mereka, harusnya ekonomi AS justru sudah lama keok dan luluh lantak karena dari dulu kurikulum mereka sangat beragam, berserakan di mana-mana hingga terkesan berantakan. Tapi kenyataannya AS hingga kini masih menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sebuah paradoks?

Friday, July 06, 2012

Kesaksian Pak Musni Umar (Mantan Ketua Komite Sekolah SMAN 70) pada Sidang Mahkamah Konstitusi Mengenai RSBI, 15 Mei 2012


Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_Perkara%20No.5.PUU.X.2012,%20tgl%2015%20MEI%202012.pdf

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Majelis yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesaksian di dalam rangka Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (3).

Kesaksian ini akan mendasarkan pada apa yang saya lihat, saya ketahui, saya saksikan, dan rasakan sewaktu menjadi Ketua Komite SMA 70 periode 2009 - 2011, serta sebagai orang tua siswa SMA 70 RSBI, dan SMA 6 non-RSBI tentang praktik rintisan sekolah bertaraf internasional di sekolah tersebut.

Ketua Majelis Yang Mulia, SMA 70 adalah sekolah unggulan, terletak di kawasan Kebayoran Baru berdekatan dengan SMA 6, kedua- duanya adalah sekolah unggulan. Yang salah di dalam masalah RSBI itu, sekolah unggulan ditempelkan RSBI. Seperti SMA 70, kemudian menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik.

Adapun permasalahan yang ditimbulkan sbb: 

1. Permasalahan pemerataan pendidikan
Pendidikan di Indonesia sejatinya adalah untuk semua (education for all). Oleh karena itu harus bisa diikuti oleh seluruh bangsa Indonesia, murah dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam implementasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, tidak mewujudkan adanya unsur pemerataan pendidikan.

Pertama. Dari segi nama, Sekolah Bertaraf Internasional. Orang miskin itu ada budaya rendah diri, dengan nama internasional itu sendiri orang enggak mau masuk, enggak mau masuk. Jadi artinya ini memang nama internasional itu menimbulkan persoalan. Seperti yang saya katakan tadi, sekolah yang sudah unggulan, sudah baik ditempelkan itu. Jadi akhirnya apa? Tidak menghasilkan yang namanya pemerataan pendidikan.

Kedua. Dari aspek pembayaran yang disebut Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB), sebelumnya disebutkan adalah iuran peserta didik baru, kemudian sumbangan rutin bulanan, anak-anak miskin mustahil bisa bersekolah di sekolah RSBI. Saya sendiri ketika anak saya sekolah di situ, di RSBI, saya harus mencicil. Saya pernah anggota DPR walaupun tidak lama, saya dosen, saya doktor, saya harus melakukannya seperti itu, apalagi orang-orang miskin.

Sebagai contoh di sini kelas regular. Sumbangan peserta didik baru di SMA 70 yang saya saksikan dan saya lihat itu adalah Rp11.200.000,00, menurut saya ini mahal. Saya mengajar di UIN Syarif Hidayatullah, itu tidak sebesar itu pembayarannya. Apalagi di UNAS juga sekolah swasta, tidak sebesar itu. Ini sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh Pemerintah DKI yang sangat banyak uangnya, kenapa mahal seperti itu?
Kemudian sumbangan rutin bulanan Rp425.000,00, menurut saya ini juga mahal. Kelas CB akselerasi sumbangan peserta didik baru Rp11.200,00 ... Rp11.200.000,00. Kemudian sumbangan rutin bulanan Rp1.000.000,00. Kelas internasional tahun pertama pembayarannya Rp31.000.000,00. Kemudian tahun kedua pembayarannya Rp24.000.000,00. Tahun ketiga pembayarannya Rp18.000.000,00. Besarnya jumlah pembayaran pada sekolah RSBI merupakan bukti bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional telah menjadi sarana komersialisasi pendidikan. Padahal SMA 70 dan sekolah-sekolah pemerintah yang berlabel RSBI sudah mendapat pembiayaan besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketua dan Anggota Majelis yang saya muliakan.

2. Permasalahan keadilan dalam pendidikan
Pendidikan seharusnya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai sila kelima Pancasila. Sekolah pemerintah yang mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh ada kastanisasi, diskriminasi, dan ketidakadilan, akan tetapi RSBI telah menciptakan ketidakadilan.

a) Ketidakadilan antara siswa yang kaya dan yang miskin.
Sebagaimana dikemukakan di atas, hanya mereka yang kaya yang bisa memasuki pendidi ... memasuki pendidikan RSBI yang sangat mahal dibanding sekolah non-RSBI. Sebagai perbandingan SMA 6, kebetulan anak saya sekolah di situ, istri saya juga sekolah di situ. Sekarang ini peserta didik baru Rp5.900.000,00, bandingkan dengan Rp11.200.000,00 tadi.

b) Ketidakadilan antarkepala sekolah dan guru-guru PNS di sekolah berlabel RSBI dan non-RSBI. Sebagai gambaran besaran ... besaran gaji guru PNS dan karyawan PNS sesuai peraturan pemerintah yang menggunakan anggaran APBN dan APBD bahwa penghasilan seorang guru, gaji pokok sekitar Rp4.000.000,00, tunjangan kinerja daerah Rp3.500.000,00, tunjangan remunerasi Rp2.500.000,00, sertifikasi Rp3.000.000,00.
Dengan adanya RSBI, maka orang tua siswa melalui komite harus membayar lagi honor kepala sekolah, guru-guru PNS, dan karyawan PNS. Setiap pertengahan bulan di tempat saya pernah menjadi ketua komite, harus membayar tunjangan dan hari raya, padahal tidak ada dasar hukumnya. Katanya kesepakatan antara komite dan sekolah, ini bentuk lain dari kastanisasi pendidikan. Sebagai gambaran, Kepala Sekolah SMA 70 menerima honor dari komite. Kelas reguler sebelumnya ada yang memberitahukan pada saya, ketika kita memutuskan ... komite memutuskan Rp20.000.000,00 per bulan tambahannya. Kemudian utusan datang ke rumah saya sebelumnya sampai Rp34.000.000,00 per bulan. Kemudian kelas Internasional, ini laporan dari orang tua pada saya, juga menerima kepala sekolah itu Rp5.000.000,00, kemudian dari kelas CB juga menerima Rp5.000.000,00 per bulan.

c) Ketidakadilan antarsekolah. Sama-sama sekolah pemerintah, segala kebutuhan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, seperti pembangunan gedung sekolah, renovasi, biaya telepon, listrik, ATK, tetapi RSBI mendapat Rp500.000.000,00 per tahun, katanya sudah turun sebagiannya, kemudian bantuan operasional pendidikan (BOP) Rp75.000,00 per siswa, dan biaya ... dan bisa memungut biaya yang sangat mahal dari orang tua.

d) Ketidakadilan ... dengan orang tua siswa. RSBI adalah program pemerintah, tetapi yang menanggung biaya RSBI dan sangat mahal adalah orang tua siswa, masyarakat sebagai gambaran. Total anggaran pendapatan dan belanja sekolah SMA 70 sekitar Rp15 miliar, sebanyak Rp10,3 miliar bersumber dari orang tua, pemerintah menanggung biaya Rp 4,7 miliar. Ini tidak adil dengan kualitas RSBI seperti yang saya gambarkan tadi, serta pengelolaan keuangan yang jauh dari standar internasional.

3. Permasalahan kualitas pendidikan
untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas internasional tidak harus menggunakan nama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional. Menggunakan nama RSBI dan SBI pada sekolah-sekolah pemerintah telah menyesatkan masyarakat. Realitas menunjukan bahwa RSBY tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas di sekolah. Kalau barometer untuk mengukur berkualitas tidaknya sekolah, dari Ujian Nasional dan ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, maka SMA Negeri berlabel RSBI belum terbukti lebih berkualitas dibanding sekolah non-RSBI.

Bukti pertama, tingkat kelulusan tertinggi SMA di DKI Jakarta Tahun 2011 adalah pertama SMA Santa Ursula Lapangan Banteng. Kedua, SMA Kristen 1 BPK Penabur. Ketiga, SMA Labschool Kebayoran, ketiganya adalah sekolah swasta.

Bukti kedua, kelas internasional di SMA 70 Tahun 2010 pernah dua siswa tidak lulus ujian nasional gelombang pertama.

Bukti ketiga, hampir 100% siswa SMA 70 sesudah naik kelas, kelas 13 ikut bimbingan belajar di luar sekolah, bahkan ada yang sudah masuk bimbingan belajar mulai dari kelas XI. Logikanya kalau tujuan RSBI untuk meningkatkan kualitas supaya melebihi standar nasional, maka seharusnya siswa-siswi tidak perlu ikut bimbingan belajar. Akan tetapi, kita bisa bayangkan berapa orang yang lulus kalau tidak ikut bimbingan belajar. Jadi orang tua sudah membayar mahal, anaknya harus bimbingan belajar lagi.

Bukti ke empat, lebih menukik lagi bahwa untuk bisa masuk ITB, hampir tidak ada kaitannya dengan RSBI. Contohnya, anak saya sekolah di SMA 70 Bulungan ... SMA 6 Bulungan, Jakarta Selatan, sekolah non-RSBI. Bisa lulus ujian masuk ITB karena sejak naik kelas XI sudah ikut bimbingan belajar, dan makin dekat ujian nasional, dan ujian masuk ITB, makin intensif bimbelnya. Demikian juga anak saya yang sekolah di SMA 70, bisa diterima belajar di University Of Malaya karena memenuhi syarat, yaitu nilai ujian nasional di atas rata-rata 8 dan toeflnya mencapai 587. Itu dicapai karena sangat intensif ikut bimbingan belajar, serta kursus Bahasa Inggris sejak SD, SMP, dan SMA, jadi tidak ada kaitannya dengan RSBI.

Saya kemukakan hal itu untuk membantah kesaksian bahwa RSBI membuat sekolah lebih berkualitas dan bisa masuk di ITB dan Universitas terkemuka lainnya.

4. Permasalahan pengelolaan keuangan
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sejatinya dalam pengelolaan keuangan harus berlandaskan transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang dialami, dilihat, dan disaksikan di RSBI SMA 70 jauh panggang dari api.
Padahal sebagaimana dikemukakan di atas, mayoritas pembiayaan RSBI SMA 70 bersumber dari masyarakat atau orang tua, akan tetapi tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sejak proses pemilihan ketua komite tidak disajikan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan berbagai alasan yang dibuat.

Di RSBI SMA 70 paling tidak terdapat lima penerimaan uang.
Pertama, melalui rekening Komite SMA 70 di Bank Mandiri untuk pembayaran SPDB dan RSB.
Kedua, menerima langsung uang dari orang tua atau siswa di loket sekolah, baik pembayaran SPDB maupun RSB.
Ketiga, penerimaan dan pengeluaran kelas internasional.
Keempat, penerimaan dan pengeluaran kelas CB.
Kelima, penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah, seperti bantuan operasional pendidikan dan pembayaran listrik, telp, dan sebagianya.

Dari lima penampungan uang di SMA 70 yang diketahui dan bisa dikontrol oleh Komite SMA 70 hanya satu rekening di Bank Mandiri, yaitu dari kelas reguler. Selain itu pengurus komite sama sekali tidak mempunyai akses untuk mengetahui apalagi melakukan kontrol sesuai fungsi komite.

Oleh karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas, maka melalui salah seorang orang tua siswa SMA 70 yang bekerja di BPKP DKI Jakarta, kami mohon bantuan untuk dilakukan audit investigasi. Hasilnya amat mengejutkan karena walaupun yang diaudit sangat terbatas, terdapat uang orang tua di rekening liar diduga rekening pribadi kepala sekolah sebesar Rp1,2 miliar yang tidak dicatat dan tidak tercatat dalam pembukuan sekolah ataupun komite.

BPKP mengatakan, “Ini hanya kesalahan administrasi.” Sementara komite berpendapat sebaliknya, ada indikasi tindak pidana korupsi, kalau tidak dilakukan audit, uang itu pasti hilang. Keinginan komite untuk membenahi keuangan sekolah yang mayoritas bersumber dari masyarakat, dilakukan dengan menyurat kepada kepala BPKP DKI supaya dilakukan audit investigasi dan dibuatkan tata kelola keuangan SMA 70 yang pasti berguna bagi RSBI lainnya. Meminta kepada kepala sekolah tidak boleh menerima langsung uang dari orang tua siswa dan sumbangan, tetapi semuanya harus melalui bank. Komite supaya mempunyai akses untuk mengontrol penerimaan dan penggunaan uang dari kelas internasional, kelas CB dan ... akan tetapi semuanya tidak diterima oleh kepala sekolah.

5. RSBI sekolah di atas sekolah
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) tentang ... Bab 13 tentang Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Seharusnya biaya pendidikan di semua jenjang yang dilaksanakan oleh pemerintah murah dan berkualitas karena pembiayaannya sudah ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Akan tetapi di era reformasi ini pembayaran ... pembayaran itu justru mahal.

Ini contoh bahwa guru-guru itu menerima honor dari kepala ... dari komite. Terus kemudian itu contoh bahwa kepala sekolah menerima Rp20.000.000,00, juga tidak ada dasar hukumnya tapi kita harus membayarnya. Kemudian terus lagi contohnya, itu juga rekapitulasi. Sampai komite harus membayar penanggulangan tawuran. Jadi ... jadi semua dibayar oleh komite dan itulah sebabnya mengapa mahal.

Kemudian terus, Pak. Itu surat kepala sekolah karena ada yang mengatakan bahwa kepala sekolah tidak tahu menahu tentang pembayaran. Itu buktinya kepala sekolah menulis surat kepada orang tua supaya membayar untuk menerima rapor itu harus membayar tentang SPDB atau pun RSB.

Terus, Pak. SMA 70 Jakarta seperti yang saya sudah katakan, puluhan tahun sudah berdiri dan dikenal sebagai sekolah unggulan, sekolah favorit. Setelah ditetapkan sebagai RSBI tak ubahnya ada sekolah di atas sekolah. Kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, guru- guru dan karyawan PNS, sudah digaji negara. Adanya RSBI orang tua siswa melalui komite sekolah harus lagi menggaji mereka.

Begitu juga penyediaan fasilitas gedung, ruangan kelas, komputer, dan sebagainya, sudah ditanggung negara, orang tua harus lagi ikut menanggung. Alasan diadakannya RSBI untuk meningkatkan kualitas di atas standar nasional, kenyataannya tidak bisa dicapai karena guru-gurunya itu-itu juga, kurikulumnya tidak ada perubahan yang signifikan, dan budaya sekolah tidak berubah. Maka jangan heran kalau kualitas RSBI masih seperti yang dulu sebelum menjadi RSBI.

Yang beda ada layanan sertifikat internasional yang merujuk kepada Cambridge University, tetapi tidak berkaitan dengan peningkatan kualitas dan konsekuensinya harus membayar mahal karena memakai nama Cambridge dan mendapat sertifikat dan guru bahasa Inggris yang sudah tentu harus mengeluarkan devisa, padahal Saksi/Ahli dari Pemerintah menegaskan RSBI untuk menyetop keluarnya devisa.

Penutup
Alasan adanya RSBI untuk memberi layanan kepada anak-anak pintar sebenarnya tidak relevan karena sekolah yang berlabel RSBI dan NonRSBI sudah didikrikan kelas CB, kelas akselerasi. Mereka yang cerdas diarahkan masuk ke kelas itu dengan masa pendidikan yang dipercepat untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Akhirnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis yang saya muliakan. Saya bermohon semoga berkenan mempertimbangkan untuk mengakhiri RSBI karena dalam kenyataan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi dunia pendidikan, bagi bangsa dan negara yang kita cintai.

Terima kasih, wabillahitaufik wal hidayah assalamualaikum wr. wb. 

Musni Umar
Mantan Ketua Komite Sekolah SMA 70 Jakarta 2009-2011